INPEDIA.ID : KONAWE – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pertengahan tahun 2026 mencapai Rp124,3 miliar atau sekitar 56 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 221,9 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Konawe, Andi Tendri Rawe Lasandara, mengatakan capaian tersebut merupakan penerimaan dari pajak daerah.
Sementara pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang di kelolah SKPD termaksud Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe telah terealisasi 48.1 miliar atau 40% dari targetkan 119.4 miliar.
” Jika di akumulasikan keseluruhan PAD yang masuk sekitar 173 Miliar hingga pertengahan tahun 2026,” kata Andi Tendri.
Meski capainya cukup positif hingga di pertengahan tahun ini, Ia mengakui masih terdapat sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menghadapi kendala dalam mengoptimalkan pendapatannya.
Salah satunya pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai belum optimal akibat terhentinya sejumlah proyek yang berdampak pada menurunnya pendapatan dari penyewaan alat berat.
Kendala lainnya juga terjadi pada retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Andi menjelaskan, penerimaan dari sektor tersebut masih terkendala regulasi daerah yang menetapkan perhitungan retribusi berdasarkan luas bangunan per meter persegi, padahal menurutnya skema yang lebih tepat adalah berdasarkan jumlah unit bangunan.
Meski terdapat sejumlah kendala, ia menegaskan sebagian besar SKPD lainnya masih mampu mengoptimalkan penerimaan daerah. Bapenda Konawe juga terus berupaya meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi potensi PAD agar target penerimaan daerah pada 2026 dapat tercapai.
Seperti Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), kata Andi Tendri, penerimaanya agak lambat, hingga pertengahan tahun, capaianya baru 30,6 persen dari target PBB-P2 sebesar 7,4 miliar.
“Bapenda terus berbenah dengan cara melakukan penagihan langsung dan masiv dengan memanfaatkan tenaga PPPK yang turun langsung melakukan konfirmasi dan penagihan pajak PBB yang memang di akui agak lambat progres capaiannya yang mana saat ini kami baru mencapai 30.6% dari total 7.4 Miliar yang di targetkan,” jelasnya.
Namun, pihaknya tengah merumuskan kebijakan baru untuk diterapkan tahun depan, salah satunya mutasi kendaraan oprasional tambang agar berplat Konawe, tujuanya agar pemasukan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat.
“Kami terus melakukan berbagai upaya optimalisasi pendapatan di seluruh SKPD agar target PAD tahun 2026 dapat terealisasi sesuai yang telah ditetapkan, demikian untuk kebijakan tahun depan kita rumuskan,” ujar Andi.
