INPEDIA.ID : JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah instansi di Jakarta, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Bina Keuangan Kemendagri. Kunjungan ini bertujuan untuk mengupayakan solusi terkait status tenaga honorer di wilayah Konawe.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, memimpin langsung delegasi yang terdiri dari beberapa anggota komisi DPRD. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak kementerian sangat diperlukan agar nasib tenaga honorer dapat diperhatikan dan diakomodasi sesuai kebijakan yang berlaku.
“Kami datang untuk berdiskusi dengan Kemendagri sebagai pengampu urusan kepegawaian daerah, serta KemenPAN-RB dan BKN terkait teknis pengelolaan tenaga honorer,” ungkap Made Asmaya dalam keterangannya pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di Konawe tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memiliki peluang untuk diangkat sebagai ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami ingin memastikan tidak ada tenaga honorer yang terlewat dalam pendataan, sehingga mereka memiliki kesempatan diangkat sebagai ASN PPPK,” ujarnya.
Made Asmaya mengingatkan bahwa batas waktu pendataan tenaga honorer akan berakhir pada 15 Januari 2025. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar semua honorer yang memenuhi syarat segera mendaftarkan diri sebelum batas waktu yang ditentukan.
“Mengingat tenggat waktu pendataan semakin dekat, kami ingin semua honorer terdaftar dengan baik sebelum tanggal 15 Januari,” tambahnya.
Terkait adanya tenaga honorer yang belum lulus dalam seleksi PPPK sebelumnya, Made Asmaya yang juga kader PDI Perjuangan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik bagi mereka.
“Kami berharap ada kebijakan khusus bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tetapi belum lulus seleksi, agar mereka tetap memiliki kesempatan diangkat menjadi tenaga PPPK,” tutupnya.
Kunjungan DPRD Konawe ini diharapkan mampu memberikan hasil positif demi meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi daerah.
