INPEDIA.ID : KONAWE – Menanggapi keresahan sejumlah petani dari Desa Ameroro dan Humboto, Kecamatan Uepai, terkait dampak pembangunan struktur ukur ambang lebar oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, DPRD Kabupaten Konawe langsung mengambil langkah cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pertemuan ini diselenggarakan pada Kamis, 10 April 2025 pukul 09.00 WITA di ruang rapat utama Gedung Gusli Topan Sabara. RDP ini difasilitasi oleh Komisi II DPRD Konawe, dan menghadirkan berbagai pihak termasuk BWS, perwakilan kelompok tani, serta sejumlah aktivis.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, memimpin langsung jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua Nasrullah Faizal, dan Ketua Komisi II, Eko Saputra Jaya. Forum ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus mencari titik temu atas persoalan yang dirasakan petani akibat pembangunan infrastruktur irigasi tersebut.
Dari hasil diskusi terbuka, sejumlah poin penting berhasil dirumuskan bersama antaranya.
1. Bangunan Ambang Lebar Tak Jadi Masalah Utama
Hasil kajian teknis menyebutkan bahwa struktur ambang lebar yang dibangun BWS Sulawesi IV secara konstruksi tidak menimbulkan gangguan signifikan. Justru, struktur tersebut tidak menjadi penyebab utama persoalan distribusi air di wilayah pertanian.
2. Penyesuaian Operasional Irigasi Sudah Dilakukan
BWS Sulawesi IV telah melakukan penyesuaian terhadap pengoperasian bangunan tersebut untuk mengoptimalkan aliran air ke lahan pertanian, sebagai bentuk tanggapan atas keluhan petani.
3. Air Cukup, Masalah Terletak di Saluran Tersier
Berdasarkan data, pasokan air ke wilayah pertanian mencapai 391 liter per detik, jauh di atas kebutuhan ideal 253 liter per detik untuk luas lahan 203 hektar. Namun, distribusi ke petak sawah terganggu akibat kerusakan pada jaringan irigasi tersier.
4. Evaluasi Internal BWS Diminta
DPRD meminta pimpinan BWS Sulawesi IV mengevaluasi pernyataan salah satu stafnya yang menuding adanya pencurian air oleh petani. Tuduhan tersebut dinilai tak berdasar dan dapat menimbulkan konflik yang tidak perlu.
Kesepakatan yang dihasilkan dalam RDP ini dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh seluruh peserta sebagai bentuk komitmen bersama.
Usai rapat, Ketua DPRD I Made Asmaya menyatakan bahwa semua pihak diharapkan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah nyata di lapangan. Ia juga menegaskan perlunya kerja sama yang baik antara BWS dan para petani demi mendukung keberlangsungan pertanian di Konawe.
“Jangan sampai muncul lagi isu negatif yang memperkeruh suasana. Fokus kita adalah memperbaiki jaringan irigasi tersier agar air bisa tersalurkan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II, Eko Saputra Jaya, menyatakan harapannya agar aliran air ke sawah para petani di Ameroro dan Humboto bisa kembali lancar, sehingga aktivitas pertanian dapat kembali berjalan normal sesuai jadwal tanam.
DPRD Konawe menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan persoalan ini hingga tuntas, demi mendukung kesejahteraan petani di daerah tersebut.
