INPEDIA.ID : JAKARTA – Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, menghadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Sawit Daerah yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (AKPSI) dalam rangkaian Sawit Expo 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 7/7/2026.
Kegiatan yang mengangkat tema “Akpsi dan Sawit Expo, Sawit untuk Rakyat” itu dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus dan diikuti para kepala daerah dari berbagai kabupaten penghasil kelapa sawit di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsul Ibrahim mengatakan pemerintah daerah penghasil sawit berharap adanya regulasi yang memberikan kepastian pembagian manfaat ekonomi kepada daerah melalui skema bagi hasil dari sektor perkebunan kelapa sawit.
“Daerah penghasil memiliki kontribusi besar terhadap produksi sawit nasional. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan regulasi yang memberikan porsi bagi hasil kepada kabupaten penghasil sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Syamsul, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki empat kabupaten yang menjadi sentra produksi kelapa sawit, yakni Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana. Potensi tersebut dinilai dapat terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi sawit nasional sekaligus memperkuat program hilirisasi.
Ia menambahkan, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang saat ini berada di kisaran Rp3.600 per kilogram diharapkan tetap stabil seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel melalui implementasi program B50.
“Program B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pengembangan perkebunan sawit perlu terus didorong karena menjadi salah satu sumber utama bahan baku biodiesel sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak,” ujarnya.
Selain aspek regulasi, Syamsul juga menilai pembangunan infrastruktur di kawasan perkebunan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi hasil panen. Ia berharap PT UAM dapat merealisasikan pembangunan Jembatan Bailey yang menghubungkan wilayah Angata dengan Konawe Selatan.
Menurut dia, keberadaan akses tersebut akan mempermudah petani dalam mendistribusikan hasil perkebunan menuju kawasan Besulutu sehingga biaya angkut dapat ditekan dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih efisien.
Sementara itu, workshop AKPSI menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, di antaranya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi, pengembangan hilirisasi sawit untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tata kelola sawit yang berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah penghasil sawit berharap sektor kelapa sawit tidak hanya menjadi penopang perekonomian nasional, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.
