INPEDIA.ID : KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 6 Januari 2025, untuk menindaklanjuti dugaan manipulasi data dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah tersebut.
Rapat yang dihadiri Forum Honorer Aktif (FHA), Kepala BKPSDM Konawe Suparjo selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah (Panselda), dan beberapa kepala OPD, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, serta Ketua Komisi I Dedy bersama anggota lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Forum Honorer Aktif menyoroti adanya dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK, terutama terkait honorer yang dinyatakan lulus meski tidak aktif lagi bekerja. Ketua FHA, Andriyadi, mendesak pemerintah untuk memeriksa ulang kelengkapan dokumen semua peserta yang dinyatakan lulus.
“Kami meminta agar slip gaji, absensi, dan surat keterangan aktif diperiksa kembali. Ada indikasi kuat manipulasi data oleh oknum tertentu,” ujar Andriyadi. Ia mengungkapkan bahwa dari 400 data yang diperiksa forum, 148 di antaranya tidak memenuhi syarat (TMS), dan jumlah ini kemungkinan akan bertambah setelah verifikasi lanjutan.
Menanggapi tuntutan FHA, Kepala BKPSDM Suparjo menegaskan bahwa seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, dan panitia seleksi daerah maupun nasional telah melakukan verifikasi secara transparan.
“Semua dokumen peserta sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Jika ada kekurangan, kami memberi waktu untuk perbaikan,” jelas Suparjo.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum memuaskan pihak FHA, yang tetap meminta verifikasi ulang secara menyeluruh.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, berjanji akan mengawal aspirasi honorer hingga tuntas dan menegaskan pentingnya transparansi dalam proses ini.
“RDP ini adalah langkah awal. Kami akan menggelar rapat lanjutan dengan pihak BKN dan instansi terkait untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” kata I Made Asmaya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan menguji seluruh data dan fakta di lapangan, serta berkomitmen menjaga keadilan bagi tenaga honorer di Konawe.
Andriyadi berharap DPRD konsisten mengawal proses ini hingga selesai, termasuk menindak tegas oknum yang terbukti terlibat dalam dugaan manipulasi data.
Melalui RDP ini, DPRD Konawe diharapkan dapat memberikan solusi adil dan transparan serta memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
