KONAWE : INPEDIA.ID – Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, H. Yusran Akbar memaparkan sejumlah program pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian dan peternakan, saat menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Rabu 4/11/2026.
Kunjungan KPK tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi indikator antikorupsi di tingkat desa.
Dalam kesempatan itu, Yusran menjelaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Konawe. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan dukungan infrastruktur guna menunjang produktivitas petani.
Salah satu perhatian pemerintah daerah, kata dia, adalah perbaikan akses jalan yang digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan saat ini masih dalam proses penanganan.
Selain infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap keberadaan bendungan dan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian, khususnya persawahan.
Menurut Yusran, ketersediaan air di Kabupaten Konawe relatif stabil, termasuk ketika memasuki musim kemarau, sehingga aktivitas pertanian masyarakat tetap dapat berlangsung.
“Pada saat musim kemarau, kondisi air di Konawe masih stabil. Bahkan ketika Menteri datang berkunjung, kondisi persawahan kita tetap terjaga,” ujarnya.
Selain pertanian, Pemkab Konawe juga mendorong pengembangan sektor peternakan, terutama sapi dan ayam, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.
Yusran mengatakan sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan Konawe telah memiliki ternak sapi. Oleh karena itu, pemerintah daerah memprioritaskan program bantuan pembangunan kandang untuk mendukung pengelolaan ternak melalui sistem penggemukan.
“Kalau masyarakat di Konawe ini kebanyakan sudah memiliki sapi. Karena itu, program yang kami alokasikan salah satunya pembangunan kandang, sehingga ke depan sapi bisa digemukkan di dalam kandang,” katanya.
Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan pengembangan kawasan peternakan yang lokasinya diupayakan berada jauh dari permukiman warga agar aktivitas peternakan tidak mengganggu lingkungan masyarakat.
Dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, pemerintah memilih pembangunan kandang berukuran lebih kecil agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok tani.
Menurut Yusran, penyesuaian ukuran kandang dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran sekaligus pemerataan penerima bantuan.
“Kami kecilkan ukuran kandangnya supaya seluruh kelompok tani bisa mendapatkan bantuan. Kalau kandangnya dibuat besar, tentu tidak semua kelompok bisa terakomodasi, apalagi anggarannya juga cukup besar,” jelasnya.
Sementara itu, untuk pengembangan peternakan ayam, pemerintah daerah telah memberikan imbauan sekaligus membuka peluang bantuan bagi masyarakat maupun kelompok usaha yang memiliki lokasi potensial untuk pengembangan peternakan.
Pengembangan ayam kampung dan ayam petelur juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas peternakan masyarakat.
