INPEDIA.ID : KONAWE – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Konawe lakukan evaluasi kinerja pemerintah periode 2025 lalu. Evaluasi ini di pimpinan langsung Bupati Konawe Yusran Akbar di Aula BKPSDM Konawe, Senin 12/01/2026.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yusran menyampaikan, bahwa tahun 2026 kinerja Organisasi Perangkat Daerah atau OPD harus berbenah dengan menjalankan program inovasi guna memperkuat kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.
“Untuk tahun ini harus kita mulai inovasi program dalam memperkuat kinerja masing-masing SKPD,” ujar Yusran Akbar saat memberikan arahan dalam rapat evaluasi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi kinerja OPD harus berorientasi pada hasil nyata, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan angka kemiskinan, sejalan dengan 10 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Konawe.
Dalam kesempatan itu, Yusran juga menyoroti hasil inspeksi mendadak (sidak) yang selama ini dilakukannya ke sejumlah OPD. Menurutnya, OPD yang kerap dilakukan sidak justru menunjukkan laporan kinerja yang lebih baik.
“Kita melihat dinas-dinas yang sering kita sidak laporan kinerjanya bagus, sedangkan yang jarang disidak kinerjanya biasa saja,” katanya.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, Yusran mewacanakan pelaksanaan rapat terbatas (ratas) evaluasi kinerja OPD secara rutin setiap bulan.
Ia juga menegaskan bahwa proyek-proyek strategis daerah, seperti pembangunan Rumah Sakit Pratama dan Pasar Induk Pangan, akan melibatkan pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya evaluasi bulanan terhadap pihak ketiga, khususnya dalam kegiatan belanja modal, guna memastikan penyelesaian proyek sesuai target serta menjamin transparansi pelaksanaan.
“Yang penting juga harus kita laksanakan evaluasi per bulan bagi pihak ketiga, terutama kegiatan belanja modal. Selain target penyelesaian pekerjaan proyek, juga harus ada transparansi,” ujarnya.
Di bidang manajemen aparatur, Yusran mendorong pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badan Diklat Daerah) sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Ia juga mengingatkan OPD untuk memperhatikan kebersihan dan kelayakan kantor sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.
“Pelayanan yang baik juga tercermin dari kebersihan dan kelayakan kantor. Itu harus kita benahi di masing-masing OPD,” katanya.
