KENDARI : INPEDIA.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak satu juta ton serta beras subsidi dengan volume yang sama untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di tengah potensi dampak musim kemarau terhadap produksi pangan nasional.
“Ini bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga terjangkau,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa 6/9/2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Zulkifli Hasan di Sulawesi Tenggara sekaligus pada kegiatan penyerahan bantuan beras di area Tugu Religi (MTQ) Kendari.
Ia menjelaskan bantuan pangan beras satu juta ton tersebut diperuntukkan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4.
Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras per bulan yang dirapel selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram beras.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan beras subsidi melalui Perum Bulog sebanyak satu juta ton yang akan disalurkan ke pasar-pasar tradisional dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan karena harga beras di sejumlah pasar telah mencapai Rp15.000 per kilogram.
“Harga beras di pasar saat ini ada yang mencapai Rp15.000 per kilogram. Karena itu pemerintah hadir melalui operasi pasar dan beras subsidi agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau,” katanya.
Pemerintah, lanjut Zulkifli, juga menyalurkan subsidi jagung untuk pakan ternak sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp5.000 per kilogram. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga harga pakan sekaligus mendukung produktivitas sektor peternakan.
Zulkifli juga meminta pemerintah daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, memperbanyak pelaksanaan pasar murah dengan memanfaatkan anggaran tidak terduga sebagai salah satu langkah menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
“Pemerintah daerah juga kita imbau gencar untuk melakukan pasar murah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 129. Menurut dia, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani.
Ia mengatakan pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui mekanisasi guna menekan biaya produksi.
“Di Indonesia Rp14.000 per kilogram. Thailand, Vietnam, India sekitar Rp4.000. Mereka pakai pupuk tablet dan mekanisasi. Satu mesin traktor garap 24 hektare sehari. Kita satu orang satu hektare 24 hari,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, mulai mendorong penggunaan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Di sektor kelautan, Zulkifli menyoroti Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang saat ini berada pada angka 103. Pemerintah menargetkan NTN meningkat menjadi 120 pada tahun depan.
Menurut dia, rendahnya daya tawar nelayan antara lain disebabkan keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan.
“Nilai tukar nelayan 103. Kalau modal 100, untung cuma 3. Enggak nutup ongkos,” katanya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi balai lelang, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), pabrik es, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Zulkifli mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2.000 kampung nelayan pada tahap awal dan dilanjutkan hingga total 5.000 kampung nelayan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 40 ribu bioflok tematik untuk mendukung sektor perikanan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Pada sektor ekonomi perdesaan, Zulkifli menegaskan pemerintah mendorong Koperasi Desa (Kopdes) menjadi pusat aktivitas ekonomi di setiap desa.
Ia menyebut berbagai program bantuan pemerintah akan diintegrasikan melalui Kopdes, mulai dari pangan, pupuk, gas subsidi, pembayaran listrik hingga pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu Kopdes di seluruh Indonesia. Sebanyak 30 ribu Kopdes ditargetkan mulai beroperasi pada 15 Oktober.
“Kita harus menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh Indonesia dikuasai lima-enam orang kaya. Kita harus kesetaraan. Itulah ekonomi Pancasila,” ujarnya.
Zulkifli juga menekankan pentingnya pemenuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
Menurut dia, setiap kecamatan dan desa harus memiliki kemandirian pangan dengan memastikan ketersediaan sumber protein dan karbohidrat yang cukup bagi masyarakat.
“Kalau badan kecil-kecil, mesti gizinya kurang. Pertumbuhan tulang kurang, pertumbuhan otot kurang, pertumbuhan otak tidak sempurna. Tidak mungkin Indonesia maju kalau manusianya tidak sempurna fisiknya,” katanya.
Ia meminta dukungan TNI, Polri dan pemerintah daerah untuk mempercepat program pembukaan sawah baru, swasembada pangan, pembangunan kampung nelayan, serta pengembangan 80 ribu Kopdes.
“Tidak ada yang sanggup sendiri. Kalau TNI enggak dukung, Polri enggak dukung, ampun, enggak sanggup kita. Terima kasih TNI, Polri, pemerintah daerah,” ujarnya.
Usai memberikan pengarahan, Zulkifli meninjau pelaksanaan Pasar Pangan Murah di kawasan Tugu Religi Kendari. Dalam kunjungan tersebut, ia membeli 20 kilogram bawang merah dengan harga Rp30.000 per kilogram dan 10 kilogram telur seharga Rp20.000 per kilogram.
Zulkifli mengatakan berbagai program tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang membutuhkan dukungan dan waktu dalam pelaksanaannya.
“Mendasar, besar, skala nasional. Perlu waktu. Saya minta dukungan semua pihak,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan terhadap program pemerintah pusat, termasuk pembangunan kampung nelayan dan pengembangan Kopdes di wilayah tersebut.
“Kami siap mengawal kampung nelayan dan Kopdes di Sulawesi Tenggara,” katanya.
