KONAWE : INPEDIA.ID – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara berencana menambah sekitar 20 titik pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Konawe pada tahun anggaran 2026 sebagai upaya mendukung program swasembada pangan nasional.
Penambahan JIAT tersebut akan menyasar sejumlah kawasan persawahan, baik lahan yang masuk dalam program Optimalisasi Lahan (Oplah), cetak sawah rakyat, lahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun areal persawahan yang telah ada.
Kepala BWS Sulawesi Tenggara, Muhammad Harliansyah, ST., MT mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap usulan lokasi pembangunan JIAT tersebut.
“Untuk sementara sekitar 20 titik. Namun jumlah itu masih dapat berubah sesuai usulan dari dinas pertanian kabupaten yang diajukan melalui sistem kementerian,” kata Harli sapaanya, Jumat 31/7/2027 di lokasi gerakan tanam serempak di Konawe.
Menurut Harli, pembangunan JIAT menjadi salah satu infrastruktur pendukung peningkatan produktivitas pertanian, terutama dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan persawahan.
Meski demikian, rencana penambahan proyek tersebut kembali memunculkan perhatian publik terhadap aspek transparansi anggaran. Sejumlah pihak menyoroti papan informasi proyek yang berada di BWS Sulawesi IV Kendari. Terutama proyek tahun anggaran 2025 karena tidak mencantumkan nilai anggaran pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Harliasnyas membantah adanya informasi anggaran yang ditutup-tutupi. Ia menyatakan seluruh kegiatan proyek termaksud JIAT telah dilengkapi dengan informasi proyek, termasuk besaran anggaran pada setiap paket pekerjaan.
“Semua kegiatan JIAT sudah tercantum informasi kegiatan dan jumlah anggarannya. Tapi sekarangkan sudah tidak ada (papan proyek), itu tahun kemari, sudah di PHO ,” ujarnya.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah papan informasi pada sejumlah lokasi proyek BWS belum menampilkan nominal anggaran secara terbuka.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam proyek yang menggunakan dana negara.
Isu transparansi anggaran dinilai penting mengingat pembangunan proyek irigasi pertanian merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan.
Keterbukaan informasi mengenai nilai kontrak, sumber pendanaan, dan pelaksana pekerjaan menjadi salah satu bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran publik sekaligus memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
