INPEDIA.ID : KONAWE – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kabupaten Konawe hingga 21 Juli 2026 baru mencapai Rp2,39 miliar atau 32,18 persen dari target Rp7,43 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe Andi Tendri Rawe Lasandara mengatakan capaian tersebut dipengaruhi masih banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau blangko PBB yang telah dicetak namun dikembalikan karena adanya perubahan data kepemilikan objek pajak.
“Masih banyak blangko yang sudah dicetak tetapi dikembalikan karena terjadi perubahan data kepemilikan. Kondisi ini tentu berdampak pada proses penagihan dan realisasi penerimaan PBBP2,” kata Andi Tendri beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan Bapenda terus melakukan pembaruan data wajib pajak agar penagihan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi kepemilikan terkini.
Untuk mengoptimalkan penerimaan PBBP2, Bapenda juga mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak di lapangan.
Selain melakukan penagihan, petugas juga memberikan sosialisasi mengenai kemudahan pembayaran pajak secara non-tunai melalui aplikasi DANA sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Menurut Andi Tendri, pendekatan jemput bola dan pemanfaatan sistem pembayaran digital diharapkan dapat mempercepat realisasi penerimaan PBBP2 sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan data Bapenda Konawe, penerimaan PBBP2 hingga 21 Juli 2026 tercatat sebesar Rp2,39 miliar dari target Rp7,43 miliar atau setara 32,18 persen. Meski demikian, pemerintah daerah optimistis realisasi pendapatan akan terus meningkat seiring intensifikasi penagihan dan pembaruan data objek maupun subjek pajak.
